fbpx
Beranda Politik & Pemerintahan Ferry Daud Liando: Golkar "Rasa" Jokowi

Ferry Daud Liando: Golkar “Rasa” Jokowi

Manado, Nyiurtimes.com – Airlangga Hartarto telah sah sebagai Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto. Para pengamat, politisi dan masyarakat pun banyak memberi tanggapan atas kepemimpinannya kedepan menahkodai partai beringin itu. 

Catatan menarik pun di tulis Ferry Daud Liando akademisi FISPOL Unsrat yang dikenal atas kepakarannya dalam ilmu politik dan pemerintahan sehingga sangat sering diundang dalam forum-forum nasional.

Dr. Ferry Daud Liando, S.IP., M.Si (Peneliti Electoral Research Institute)

Terpilihnya Ir Airlangga Hartarto menggantikan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar adalah langkah maju. Paling tidak langkah maju untuk sementara. Kedepan “majunya” parpol ini sepertinya masih berpotensi menuai hambatan. Apa dasar?

Golkar bagaikan gadis seksi yang sejak duluh menggoda. Banyak lawan jenis yang terpikat oleh kecantikannya. Pihak lain yang tersaingi dengan kecantikannya berusaha melululantahkannya, namun pihak lain yang berhasrat tinggi (berkepentingan) atas kemolekannya pasti berusaha menggoda dan kemudian mengendalikanya.

Baru saja dikukuhkan, namun sebagian elit mulai melakukan perlawanan terhadap kepemimpinan ketum baru. Paling tidak itu yang tampak ketika Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengkritik keputusan rapat pleno DPP Partai Golkar pada Rabu (13/12) malam, yang memutuskan Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar secara aklamasi. Priyo menilai keputusan itu justru berpotensi membuat Airlangga tidak punya legitimasi yang kuat sebagai ketua umum.

Sejak tidak lagi dikendalikan Soeharto, partai ini mulai dirundung banyak persoalan. Berawal dari vonis rakyat sebagai parpol yang harus bertanggungjawab terhadap kecurangan kekuasaan orde baru hingga ditinggalkannya partai ini oleh para tokoh besar seperti Prabowo Subianto, Edi Sudrajat, Wiranto dan Surya Paloh. Mereka mendirikan partai politik baru seperti PKPI, Gerindra, Hanura dan Partai Nasdem. kedasyatan partai Golkar terganggu dengan berdirinya partai-partai itu.

Pada Pemilu 2004 Partai Golkar masih muncul sebagai pemenang pemilu dengan menempatkan 128 kursi di DPR RI. Namun, pada pemilu 2009, suara Partai Golkar turun di angka 106 kursi dan pada tahun 2014 hanya meraih 91 kursi dengan 14 persen suara.

Hasil kajian sejumlah lembaga survei menyebutkan bahwa Golkar diprediksi akan terjun bebas pada Pemilu 2019 nanti. Hasil ini seakan memperkuat statmen Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung yang mengungkapkan kegusarannya bahwa Partai Golkar terancam kiamat pada Pemilu 2019 mendatang, (wawancara tempo 14 november 2017).

Selain mendapat perlawan secara internal, Golkar sepertinya belum akan menjadi partai yang mandiri, bebas menentukan nasib sendiri. Airlangga Hartarto merupakan salah satu anggota kabinet Presiden Joko Widodo. Secara struktural antara Presiden Joko Widodo dengan partai golkar tidak memiliki hubungan. Namun secara etika, tidaklah mungkin bagi seorang ketua umum yang merupakan anggota kabinet tidak akan mematuhi “perintah” atasannya. Sebagai bukti bahwa Golkar tetap akan mendukung Joko Widodo pada pemilihan presiden tahun 2019 nanti. Tidak cuma itu bahwa Golkar akan dimanfaatkan sebagai kekuatan politik melawan para kekuatan politik penentang kebijakan penguasa saat ini. Akhirnya Golkar kini punya rasa Jokowi. Bagi Jokowi fakta politik ini tentu amat sangat menguntungkan dan ini adalah proses politik yang wajar namun agak berbeda dengan nasib golkar dikemudian hari.

Seperti Soeharto, Golkar sebagai instrumen politik untuk mendapatkan, menjalankan dan merebut kembali kekuasaan itu. Golkar dikendalikan sedemikian rupa untuk kepentingan politiknya. Sebagai imbalannya, Golkar harus menang dalam setiap pemilu meski dengan segala cara. Konon waktu itu jumlah suara hasil pemilu kerap lebih banyak dari jumlah pemilih. Jumlah kertas suara yang tertusuk jauh lebih banyak ketimbang jumlah pengunjung di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Golkar kini sepertinya masih akan mengalami nasib yang sama yaitu tetap memiliki“nasib partai yang dikendalikan” . Namun bedanya, Golkar dijaman Soeharto itu meski dikendalikan namun diberi kompensasi dengan barang mahal yaitu harus menang dalam pemilu. Namun Golkar djaman now belum tentu diberi jaminan untuk menang karena Joko Widodo punya kepentingan memenangkan parpolnya sendiri yaitu PDIP.

Mengembalikan kejayaan partai golkar atau paling tidak untuk menjaga agar partai golkar tidak punah, maka langkah yang harus dilakukan partai golkar adalah, Pertama melakukan cuci gudang kepengurusan baik dari tingkat pusat sampai ke daerah. Cuci gudang yang dimaksud adalah membersihkan partai golkar dari kader-kader yang tidak diterima publik dan menggantikannya dengan figur yang memiliki reputasi dan prestasi besar. Salah satu kepercayaan publik terhadap partai politik adalah tampilnya nama-nama besar, terhormat dan berpengaruh dalam pucuk pimpinan ataupun dalam kepengurusan,. Mereka merupakan magnet dalam mempengaruhi dukungan publik.

Dari nama-nama politisi besar yang dijaring sebagai calon pemimpin bangsa, tidak ada satupun elit politik partai golkar yang terungkap (LSI, 2017). Tahun 2019 sepertinya Golkar untuk pertama kali tidak akan memiliki andalan untuk di adu dalam kompetisi pemilihan presiden.

Kedua, Golkar harus menjadi parpol mandiri. Selama parpol ini terikat dengan penguasa, maka golkar akan selalu menerima dampak dari ketidaksenangan publik terhadap penguasa. Partai Gerindra menjadi partai penguntit  PDIP dan melewati peringkat partai golkar. Gerindra makin berkibar karena menempatkan posisi jauh dari bayang-bayang kekuasaan saat ini. Gerindra sepertinya akan menjadi parpol alternatif pilihan bagi pemilih yang selama ini terkesan tidak puas dengan penampilan penguasa saat ini.

Ketiga, Golkar harus mencari sosok pembaharu sebagai tokoh kuat untuk mempersatukan partai ini. Permasalahan golkar saat ini adalah krisis figur pemersatu. Golkar harus menjadi parpol dewasa. Sifat manja golkar saat Soeharto membuat parpol ini tidak mandiri sehingga ketika tanpa Soeharto maka telah menjadikan parpol ini kian porak poranda, konflik dan belum mencapai ujung hingga sekarang. Kedepan jika PDIP, Demokrat, Gerindra dan Nasdem tidak belajar dari ketidakmandirian ini, maka keempat parpol ini rawan mengalami nasib yang sama. Megawati, SBY, Prabowo dan Surya Paloh tidak mungkin akan menjadi ketua umum seumur hidup. (**)

- Advertisement -
- Advertisement -

Stay Connected

41,885FansSuka

Regional

Wali Kota MJL Terus Perjuangkan Keuangan Daerah

Nyiurtimes || BITUNG - Wali Kota Bitung yang sedang cuti kampanye, Maximiliaan Jonas Lomban atau yang akrab disapa MJL terus memperjuangkan keuangan daerah Kota...

Wakil Ketua DPR RI Sambangi Bitung, Sektor Perikanan Jadi Aspirasi MJL

Nyiurtimes || BITUNG - Salah satu wakil ketua DPR RI yaitu DR Rachmad Gobel menyambangi Kota Bitung. Jumat (27/11/2020) Kedatangan kader Partai Nasdem tersebut dalam...

MJL Perjuangkan Jembatan Menuju Pulau Lembeh

Nyiurtimes || BITUNG - Maximiliaan Jonas Lomban atau yang sering disapa MJL terus memperjuangkan keberadaan jembatan yang menghubungkan antara daratan pusat Kota Bitung dan...

Gelar Sidang Kode Etik, Sambuaga; Jika Terbukti Langgar Aturan Pasti Akan Di Ganti

Minsel,Nyiurtimes — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) melaksanakan Sidang dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas bagi anggota...

Berita Terkait

Deklarasi Dan Pelantikan Tim Gaspooolll JGKWL For Minut Hebat, Joune Ganda : JGKWL Pasangan Yang Paling Siap Hadapi Pilkada 2020

Nyiurtimes.net | Matungkas, JGKWL Center. Tim Gaspooolll JGKWL For Minut Hebat, secara resmi mendeklarasikan dukungannya dan dilantik secara langsung oleh Calon Bupati Minahasa Utara...

Nasdem Segera Tetapkan Pendamping VAP

Nyiurtimes | Manado Kantor DPW Partai Nasonal Demokrat (1/07/2020) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) segera akan menetapkan siapa calon wakil Gubernur Sulut yang akan mendampingi DR....

DPD PSI Kab Minahasa Utara Beri bantuan APD di Puskesmas Talawaan

Nyiurtimes.net Minahasa utara-12/06/2020, Dimasa pandemi yang sangat menghawatirkan warga masyarakat di berbagai daerah di Indonesia bahkan seluruh dunia sangat was was dengan adanya COVID...

AMSI Sulut-Pusat Studi Kepemiluan Diskusi Media Hadapi Pilkada 2020 di Tengah Covid-19

Nyiurtimes.net| Manado – Kondisi media makin berat di tengah situasi pandemi Covid-19. Persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), penundaan gaji hingga pendapatan kian seret terus...

Diskusi Via Zoom Pusat Studi Kepemiluan Fispol Unsrat; Menginventarisasi Masalah Pemilu

Nyiurtimes.net | Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fispol) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Sulawesi Utara, Resume Diskusi Pusat Studi Kepemiluan, Fispol Unsrat “Menginventarisasi Masalah Pemilu” Jumat, (1/5/2020)...