fbpx
Beranda Regional Minahasa Selatan Kejari Dinilai Kriminalisasi Pejabat Minsel

Kejari Dinilai Kriminalisasi Pejabat Minsel

Amurang, nyiurtimes.com–Penasihat Hukum dua tersangka dugaan kasus korupsi pemecah ombak Ranoiapo Amurang Antonius T Hurit angkat bicara. Dia menilai ada yang tidak fair dengan sikap Kejaksaan Negeri Amurang. Hurit menilai Pernyataan Kepala Kejaksaan Lambok Sidabutar yang menyebutkan tidak ada bencana pada tahun 2016 adalah pernyataan yang keliru. Dan berpotensi menyesatkan publik. Itu, sebab Hurit memberikan bantahan atas apa yang dituduhkan Kajari Minsel Lambok Sidabutar.

Pihak pengacara menegaskan bahwa Kajari sudah melakukan kriminalisasi terhadap klien kami yakni HK alias Handri dan SP alias Epen dalam kasus ini. Mereka juga menyebut bahwa Lambok Sidabutar telah memberikan pernyataan yang menyesatkan.

“Pernyataan saudara Jaksa tidak benar. Pernyataan saudara Jaksa menyesatkan publik,” demikian ucapan Antonius, Senin (25/06), saat menggelar konferensi pers di kawasan Megamas Manado.

Apa alasannya menyebut Jaksa tidak benar dan menyesatkan publik ? Dibeber pengacara berjanggut ini, pernyataannya itu mengkritik Kajari Minsel, Lambok Sidabutar, yang mengatakan seolah-olah tidak ada bencana dan seolah-olah ada kerugian negara atas proyek tersebut. Antonius pun mengaku merasakan kekecewaan yang sangat mendalam lantaran Kajari menyatakan tidak ada bencana alam saat itu.

“Semoga saja pada tahun itu saudara Jaksa penglihatannya normal. Tahun itu ada bukti bahwa telah terjadi bencana alam. Bahkan pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten pun mengakui telah terjadi bencana. Selanjutnya, Lurah juga telah memberikan keterangan adanya bencana alam waktu itu melalui surat yang dikirimkan ke BPBD Minsel. Mungkin Kajari tidak bisa melihat ini karena Kejari sudah ditutupi rasa kebenciaan,” tambah pengacara nyentrik ini.

Mengenai kerugian negara, Antonius menegaskan bahwa pihak berkompeten dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan audit. Hasil audit menerangkan tidak ada kerugian negara. Hasil ini pun membantah keyakinan Kajari Minsel bahwa ada kerugian negara.

Dia melanjutkan bahwa Lambok Sidabutar juga mengabaikan arahan yang disampaikan Presiden Indonesia Joko Widodo kepada seluruh Kapolda dan Kajati pada Juli 2016 di Istana Bogor.

“Tindakan Jaksa Lambok Sidabutar dlm mengekspos besar-besaran melaui media menandakan bahwa Jaksa Lambok Sidabutar tidak mentaati arahan Presiden Lambok Sidabutar. 5 hal yang menjadi arahan Presiden adalah : kebijakan atau diskresi dan tindakan administrasi tidak bisa dipidana, kerugian yg dinyatakan oleh BPK masih diberi kesempatan 60 hari untuk membuktikan kebenarannya, kerugian negara harus konkrit dan tidak mengada-ada, tidak diekspos ke media secara berlebihan sebelum melakukan penuntutan. Saya anggap Kajari ini Jaksa bandel,” tambahnya.

Pengacara ini lantas meminta pihak Kajagung untuk memfasilitasi pertemuan dengan semua elemen terkait atas penanganan kasus tersebut. Dia mengharapkan pihak Kejagung, Kajari Minsel beserta penyidik dan pihak BPK serta pengacara untuk membahas di forum resmi.

“Jika Kejagung berkenan, Jaksa dan BPK serta kami bisa duduk bersama dalam suatu forum dan hasilnya bisa diberitahukan kepada masyarakat,” tuturnya.

Kemudian, tuduhan bahwa kliennya tidak kooperatif dalam menjalani proses hukum ini, dibantah Antonius. Dia menyebut bahwa kliennya tetap kooperatif lantaran menghadiri panggilan. (vik)

- Advertisement -
- Advertisement -

Stay Connected

41,240FansSuka

Regional

Pembagian Masker Kurang Lebih 7 Miliar Rupiah Dipertanyakan Warga

Minsel,Nyiurtimes — Pembagian masker pada bulan desember 2020 lalu, jadi bahan perbincangan dikalangan masyarakat. Berbagai spekulasi pun muncul dalam perbincangan warga. Jitro salah satu...

Dua Figur Milenial Resmi Dilantik Tenaga Ahli Bupati Minut

Nyiurtimes.net | Minut, Dari 13 nama tenaga ahli Bupati Minahasa Utara yang siang ini resmi dilantik langsung oleh Bupati Minut Joune Ganda, SE terdapat...

Gelar Rakor Bersama Jajaran Perangkat Daerah, FDW – PYR Ingatkan Hal Ini

Minsel,Nyiurtimes — Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama seluruh jajaran perangkat daerah. Bertempat di ruang rapat lantai IV kantor bupati...

Rapat Perdana DPC GANN Minut; DKL : Kami Berharap Adanya Kolaborasi Bersama Pemerintah dan Instansi Terkait

Nyiurtimes.net | Dewan Pimpinan Cabang LSM Gerakan Anti Narkotika Nasional (GANN) Minahasa Utara Laksanakan Rapat Perdana, Pembentukan pengurus DPC yang bertempat di Aula Kantor...

Berita Terkait

Pembagian Masker Kurang Lebih 7 Miliar Rupiah Dipertanyakan Warga

Minsel,Nyiurtimes — Pembagian masker pada bulan desember 2020 lalu, jadi bahan perbincangan dikalangan masyarakat. Berbagai spekulasi pun muncul dalam perbincangan warga. Jitro salah satu...

Gelar Rakor Bersama Jajaran Perangkat Daerah, FDW – PYR Ingatkan Hal Ini

Minsel,Nyiurtimes — Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama seluruh jajaran perangkat daerah. Bertempat di ruang rapat lantai IV kantor bupati...

DPRD Minsel Gelar Rapat Paripurna Istimewa Dengar Pidato Perdana Bupati Minsel

Minsel,Nyiurtimes — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) menggelar rapat paripurna istimewa tentang penyampaian pidato bupati, pasca pelantikan Bupati Franky Donni...

Dondokambey Lantik FDW – PYR Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Minsel

Minsel,Nyiurtimes — Gubernur Sulawesi Utara (sulut) Olly Dondokambey resmi melantik Franky Donny Wongkar dan Petra Yanni Rembang sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa...

Lumapow ; Hukum Tua dan BPD Harus Percepat Proses Penyusunan APBDes

Minsel,Nyiurtimes — Untuk melakukan proses pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2021, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) bersama tim...