fbpx
Beranda Berita Utama Terkait APBD 2020, TETTY Lakukan Konsultasi Di Kemendagri Dirjen Bina Keuangan Daerah

Terkait APBD 2020, TETTY Lakukan Konsultasi Di Kemendagri Dirjen Bina Keuangan Daerah

Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Drs. Arsan Latif, M.Si. bersama Bupati Christiany Eugenia Paruntu dan Kepala BPKAD Melky Manus.
Credit Foto : Humpro Minsel

Nyiurtimes.com — Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu yang didampingi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Melky Manus, S.STP, bersama Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Brando Tampemawa, SH, MH dan Kabid Anggaran BPKAD Johel V. Walangitan, SE melakukan konsultasi mengenai APBD 2020 di kementerian dalam negeri Dirjen Bina Keuangan Daerah, Jumat, (27/02).

Kunjungan Bupati Tetty bersama tim diterima langsung Oleh Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Drs. Arsan Latif, M.Si.

Dalam konsultasi tersebut Direktur menyampaikan, harus bertolak ukur melalui aturan Perundang-Undangan yakni,

Pasal 6 ayat (2) huruf c UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa kekuasaan diserahkan antara lain kepada Bupati selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 311 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama.

Pasal 312 ayat (1) UU. No. 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

Pasal 313 UU No. 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa:
a. Ayat (1)
Apabila Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD, Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.
b. ayat (2)
Rancangan Perkada dapat ditetapkan setelah memperoleh pengesahan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah kabupaten/kota.
c. Ayat (3)
Untuk memperoleh pengesahan rancangan Perkada tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Perda tentang APBD.

Ayat (4)
Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh)hari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengesahkan rancangan Perkada, Kepala Daerah menetapkan rancangan Perkada menjadi Perkada.

Berdasarkan aturan-aturan tersebut di atas, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Perencanaan Anggaran Direktorat Jenderal Bina Keuangan menyimpulkan bahwa dalam hal Gubernur Sulawesi Utara selaku Wakil Pemerintah Pusat tidak melakukan pengesahan Rancangan Peraturan Bupati Minahasa Selatan tentang APBD Tahun 2020 dalam batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikan Rancangan Perkada tentang APBD Tahun 2020.

Bupati Minahasa Selatan menetapakan Rancangan Peraturan Bupati Minahasa Selatan tentang APBD Tahun 2020 menjadi Peraturan Bupati Minahasa Selatan tentang APBD Tahun 2020.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur mengingatkan sesuai regulasi bahwa jika Bupati tidak menyusun dan menetapkan APBD sebagaimana aturan yang diutarakan di atas, maka Bupati akan dianggap melanggar Pasal 67 huruf b UU No. 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa kewajiban Bupati meliputi menaati seluruh ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Dan apabila tidak melaksanakan kewajiban tersebut sanksinya berat yakni Kepala Daerah diberhentikan karena tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b (Pasal 78 ayat (2) huruf d UU No. 23 Tahun 2014).
(**)

- Advertisement -
- Advertisement -

Stay Connected

41,885FansSuka

Regional

Wali Kota MJL Terus Perjuangkan Keuangan Daerah

Nyiurtimes || BITUNG - Wali Kota Bitung yang sedang cuti kampanye, Maximiliaan Jonas Lomban atau yang akrab disapa MJL terus memperjuangkan keuangan daerah Kota...

Wakil Ketua DPR RI Sambangi Bitung, Sektor Perikanan Jadi Aspirasi MJL

Nyiurtimes || BITUNG - Salah satu wakil ketua DPR RI yaitu DR Rachmad Gobel menyambangi Kota Bitung. Jumat (27/11/2020) Kedatangan kader Partai Nasdem tersebut dalam...

MJL Perjuangkan Jembatan Menuju Pulau Lembeh

Nyiurtimes || BITUNG - Maximiliaan Jonas Lomban atau yang sering disapa MJL terus memperjuangkan keberadaan jembatan yang menghubungkan antara daratan pusat Kota Bitung dan...

Gelar Sidang Kode Etik, Sambuaga; Jika Terbukti Langgar Aturan Pasti Akan Di Ganti

Minsel,Nyiurtimes — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) melaksanakan Sidang dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas bagi anggota...

Berita Terkait

Wali Kota MJL Terus Perjuangkan Keuangan Daerah

Nyiurtimes || BITUNG - Wali Kota Bitung yang sedang cuti kampanye, Maximiliaan Jonas Lomban atau yang akrab disapa MJL terus memperjuangkan keuangan daerah Kota...

Wakil Ketua DPR RI Sambangi Bitung, Sektor Perikanan Jadi Aspirasi MJL

Nyiurtimes || BITUNG - Salah satu wakil ketua DPR RI yaitu DR Rachmad Gobel menyambangi Kota Bitung. Jumat (27/11/2020) Kedatangan kader Partai Nasdem tersebut dalam...

MJL Perjuangkan Jembatan Menuju Pulau Lembeh

Nyiurtimes || BITUNG - Maximiliaan Jonas Lomban atau yang sering disapa MJL terus memperjuangkan keberadaan jembatan yang menghubungkan antara daratan pusat Kota Bitung dan...

Deklarasi Dan Pelantikan Tim Gaspooolll JGKWL For Minut Hebat, Joune Ganda : JGKWL Pasangan Yang Paling Siap Hadapi Pilkada 2020

Nyiurtimes.net | Matungkas, JGKWL Center. Tim Gaspooolll JGKWL For Minut Hebat, secara resmi mendeklarasikan dukungannya dan dilantik secara langsung oleh Calon Bupati Minahasa Utara...

Masuk Musim Kemarau, Pelanggan PDAM Diimbau Hemat Air

Nyiurtimes || BITUNG - Pelanggan PDAM Duasudara Kota Bitung diimbau untuk dapat berhemat dalam pemakaian air bersih, mengingat saat ini sudah memasuki musim kemarau....