fbpx
Beranda Artikel Diskusi Via Zoom Pusat Studi Kepemiluan Fispol Unsrat; Menginventarisasi Masalah Pemilu

Diskusi Via Zoom Pusat Studi Kepemiluan Fispol Unsrat; Menginventarisasi Masalah Pemilu

Nyiurtimes.net | Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fispol) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Sulawesi Utara,
Resume Diskusi Pusat Studi Kepemiluan, Fispol Unsrat
“Menginventarisasi Masalah Pemilu”
Jumat, (1/5/2020) Via Zoom
Diikuti oleh, Penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan Stakeholder, serta dosen dan mahasiswa Fispol Unsrat.
Menghadirkan tiga Narsumber:
1.Meidy Yafeth Tinangon, S.Si.,M.Si (KPU Provinsi Sulawesi Utara)
2.Supriyadi Pangellu, SH (Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara)
3.Melky J. Pangemanan, S.IP., MAP., M.Si (Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, Sulawesi Utara)

Dengan Pengatar Diskusi:
Dr. Ferry Daud Liando, S.IP, M,Si
Topik yang diangkat relevan dengan revisi Undang-Undang Pemilu yang tahun ini masuk dalam Program Legislatif Nasional DPR RI. Dengan mengangkat tema tersebut, memberikan kesempatan kepada seluruh warga Negara dan stakeholder atau bahkan aktor-aktor pemilu untuk memberikan masukan terhadap penguatan UU Pemilu.

Dengan Narasumber yang berkompeten, mereka yang secara langsung berhdapan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dan sebagai implementor daripada Undang-Undang ini adalah para penyelenggara Pemilu.

Masalah dalam pemilu ada begitu banyak, misalnya soal sistem. Di tahun 2024 direncakan akan dilaksankan Pemilu serentak, yang artinya menggabungkan Pilpres, Pilkada, dan Pilcaleg.
Pengalaman di tahun 2019, telah mengalami kesulitan melaksankan Pemilu. Itupun baru dengan 5 kotak suara, bagaimana di tahun 2024 sudah direncanakan akan sampai 7 kotak suara. Masalah ini mengakibatkan banyak anggota KPPS yang meninggal karena kelelahan.

Soal substansi, persyaratan-persyaratan dalam Undang-Undang Pemilu sudah cukup substansial melahirkan Pemilu yang berkualitas. Meskipun Undang-Undang kita masih begitu banyak persoalan, misalnya soal calon mantan narapidana. KPU sebagai pelaksana ada tanggung jawab bagaimana melahirkan pemilu yang berkualitas, bahkan hasil pemilu yang berkualitas.

Oleh karena itu, KPU menjunjung asas adil, maka mereka membatasi dengan melarang calon mantan narapidana. Tetapi Bawaslu mengatakan pelarangan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang.

Dr.Ferr Daud Liando mengatakan, baik KPU maupun Bawaslu tidak ada yang keliru, sama-sama menegakkan kewenangan mereka masing-masing dan ini sesungguhnya perlu diatur agar di Undang-Undang berikutnya tidak ribet.
Masalah berikutnya, menjadi kesulitan bagi Bawaslu dalam menegakkan pelaksanaan peradilan, sering terjadi dispersepsi antara bagian-bagian intern Bawaslu.

1. Meidy Yafeth Tinangon, S.Si.,M.Si (KPU Provinsi Sulawesi Utara)
Masalah yang dianggap menghambat KPU menjalankan tugas dan fungsi, serta dampak dan resiko dari masalah yang dihadapi.

Dalam memahami Pemilu, kita memahami yang namanya siklus, dalam siklus tersebut kita mengenal tahap post election dimana aktivitasnya adalah mengevaluasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Setelah tahap itu, masuk dalam penyusunan atau perubahan kerangka hukum pemilu, dalam hal ini Undang-Undang No.7 Tahun 2017.

Terkait permasalahan pemilu, ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian kita.

Pertama, substansi dan tujuan dari pemilu. Pemilu 2019, adalah catatan sejarah baru bagi Indonesia dimana pertama kalinya pemilu serentak dilaksanakan antara Pilpres dan Pilcaleg. Itu dirancang dengan tujuan-tujuan tersendiri, baik dalam rangka untuk memperkuat sistem presidensial, meningkatkan partisipasi pemilih, serta efisiensi anggaran.

Kedua, melihat pengalaman empiris baik dari KPU maupun Bawaslu dan DKPP.

Ketiga, dalam rangka mendesain ulang kerangka hukum pemilu, harus memperhatikan perkembangan isu yang terjadi pasca Pemilu. Seperti saat ini, sedang bergumul dengan Pandemi covid-19. Selama ini, kita hanya membahas dalam konteks pelaksanaan Pilkada, karena bertepatan dengan tahapan Pilkada. Kedepannya, hal-hal seperti ini harus diakomodir dalam perubahan Undang-Undang Pemilu, agar supaya ketika hal-hal seperti ini terjadi Undang-Undang Pemilu untuk Pemilu kedepan bisa diantisipasi. Sehingga kita bisa memikirkan bagaimana jika Pemilu ditunda, bagaimana Pemilu susulan dan Pemilu ulang.

Jika berbicara tujuan Pemilu serentak, dapat dikatakan sekitar 80% itu sudah tercapai, bisa dilihat dari target partisipasi Pemilu itu meningkat dibanding ketika kita melaksanakan Pemilu terakhir sebelum Pemilu 2019.

Biaya tinggi pemilu :
1. Biaya operasional
2. Honorarium penyelenggara adhoc, salah satu konsekuensi adalah dari pemekaran desa, maka bertambah pula jumlah penyelenggara.

Maka dari itu, harus juga dipikirkan terkait efisiensi anggaran kedepan. Dengan solusi kedepan, maka Undang-Undang Pemilu harus melakukan sebuah rancang baru terhadap kelembagaan penyelenggara Pemilu.

Masalah lain juga ada dalam tahapan kampanye, ada kaitan dengan anggaran. Anggaran membengkak karena Undang-Undang pasal 275 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 memberi peluang pembiayaan kampanye dari APBN.

2. Supriyadi Pangellu, SH (Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara)
Masalah yang dianggap menghambat Bawaslu menjalankkan tugas dan fungsi, serta dampak dan resiko dari masalah yang dihadapi.

Belajar dari pengalaman Pemilu sebelumnya, khusus bagi Bawaslu ada beberapa kendala adalah :
1. Soal melakukan proses hukum pidana dalam politik uang. Memang kendala-kendala selama ini, karena dalam proses penindakan hukum pemilu, Bawaslu berkerinduan bahwa ada secamacam KPK mini dalam Bawaslu sendiri walupun substitusinya ada perwakilan kejasaan, kepolisian, tetapi satu rumah dengan Bawaslu.

2. Netralitas ASN. Kesulitan memproses ketidaknetralan ASN, padalah dari segi penanganan sudah dilakukan oleh Bawaslu, tetapi soal pemberian sanksi bukanlah kewenangan Bawaslu.

3. Melky J. Pangemanan, S.IP., MAP., M.Si (Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, Sulawesi Utara)

Masalah yang dianggap menghambat Parpol dalam menjalankan fungsi dan kewenangan Parpol, serta dampak dan resiko dari masalah yang dihadapi.

Dalam persepktif politisi dari pengalaman Pemilu 2019, perlu disikapi dengan adanya perubahan revisi terkait Undang-Undang Pemilu, yang didalamnya juga mengatur secara teknis penyelenggaraan pemilihan, kontesnya, penyelenggara, bahkan masyarakat itu sendiri.

Oleh karena itu, refleksi dari Pileg 2019 kemarin, secara procedural kita sudah melewati proses yang begitu panjang bahwa perbaikan-perbaikan, mulai dari perbaikan regulasi dalam memungkinkan kita semua untuk memperbaharui iklim demokrasi semakin baik di Indonesia.

Secara substansial, perlu adanya pendekatan komprehensif dalam hal perbaikan regulasi, tetapi juga dalam hal bagaimana penindakan.

Terkait penyelenggara, dipilihlah penyelenggara yang benar-benar berintegritas, kerena banyak kali juga kita dapati dalam berbagai tingkatan. Penyelenggara masih mampu dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politisi tertentu.

Bahkan ada penyelenggara yang masih mampu disuap, dibayar, bahkan ada pula yang bergaya seperti penentu, karena ada kepentingan-kepentingan elit politik.

Ini menjadi persoalan, yang seharusnya mengedepankan kepentingan masyarakat secara umum. Dalam hal ini memberi ruang kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan penuh dalam suatu pesta demokrasi.

Yang selanjutnya, bagaimana mengedukasi pemilih. Pemilih yang rasional, kalau mau dihitung dari berbagai angka lembaga survey yang kredibel sangatlah minim. Dilihat dari masih banyaknya kelompok masyarakat dalam pesta demokrasi di Indonesia bahkan secara individu, masih sangat terpengaruh dengan namanya politik uang, tekanan kekuasaan, dan lain sebagainya.

Ini menjadi PR bersama, kalau ingin menghasilkan pesta demokrasi dengan iklim yang sehat dan membawa dampak yang signifikan pada masyarakat, maka harus dimulai dari sekarang.

Oleh karena itu perbaikan regulasi ini jangan serta merta hanya bagian dari perbaikan secara procedural, tetapi perbaikan demokrasi ini menyeluruh yang sifatnya holistik sehingga mampu membawa pengaruh pada demokrasi secara substansial.

Dengan harapan bersama, bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas yang mampu membawa dampak yang signifikan pada perubahan masyarkat yang lebih baik. (*)

- Advertisement -

Stay Connected

42,668FansSuka

Regional

Launching PEKA Manguni Sulut – Gelar Diskusi Virtual, Hadirkan Narasumber Nasional

Nyiurtimes.net | MANADO, – Perkumpulan Perempuan untuk Kebudayaan dan Demokrasi (PEKA) Manguni Sulawesi Utara (Sulut), resmi launching secara virtual via zoom pada, senin (25/5/2020). Acara...

Korwil IMI Bitung Bagikan Bansos Untuk Lansia

Nyiurtimes || BITUNG – Koordinator Wilayah (Korwil) Ikatan Motor Indonesia (IMI) Kota Bitung di bawah kepemimpinan Artis Denis Lomban (ADL) selaku ketua, mengunjungi Masjid...

Wali Kota Bitung Tinjau Penyaluran Bansos di Sejumlah Kelurahan

Nyiurtimes || BITUNG - Wali Kota Bitung Max J Lomban (MJL) meninjau langsung penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk penanggulangan Covid-19. Selasa (19/05/2020) Selain meninjau penyaluran...

Wali Kota Bitung : Jangan Biarkan Saya Kerja Sendiri

Nyiurtimes || BITUNG - Penanggulangan Pandemi Covid-19 terus dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung. Selain berusaha memutus mata rantai penyebarannya, Pemkot juga dituntut untuk...

Berita Terkait

Launching PEKA Manguni Sulut – Gelar Diskusi Virtual, Hadirkan Narasumber Nasional

Nyiurtimes.net | MANADO, – Perkumpulan Perempuan untuk Kebudayaan dan Demokrasi (PEKA) Manguni Sulawesi Utara (Sulut), resmi launching secara virtual via zoom pada, senin (25/5/2020). Acara...

Korwil IMI Bitung Bagikan Bansos Untuk Lansia

Nyiurtimes || BITUNG – Koordinator Wilayah (Korwil) Ikatan Motor Indonesia (IMI) Kota Bitung di bawah kepemimpinan Artis Denis Lomban (ADL) selaku ketua, mengunjungi Masjid...

Wali Kota Bitung Tinjau Penyaluran Bansos di Sejumlah Kelurahan

Nyiurtimes || BITUNG - Wali Kota Bitung Max J Lomban (MJL) meninjau langsung penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk penanggulangan Covid-19. Selasa (19/05/2020) Selain meninjau penyaluran...

Wali Kota Bitung : Jangan Biarkan Saya Kerja Sendiri

Nyiurtimes || BITUNG - Penanggulangan Pandemi Covid-19 terus dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung. Selain berusaha memutus mata rantai penyebarannya, Pemkot juga dituntut untuk...

Soft Launching UMKM Go Digital, Pemkot Bitung Terus Berinovasi

Nyiurtimes || BITUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung terus berinovasi ditengah Penanggulangan Covid-19 dengan melakukan Soft Launching UMKM Go Digital. Bertempat di BPU Senin(18/05/2020)....